Repository Universitas Andalas

PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEAMANAN DAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG

Ahmad, Alfikri (2008) PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEAMANAN DAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF (PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KEAMANAN DAN TATA TERTIB DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (522Kb) | Preview

Abstract

Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. OIeh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga pemasyarakatan perlu diciptakan. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan berdasarkan kepada Sistem Pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan, baru akan sempurna jika di dalam pelaksanaanya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat. Adapun permasalahan yang dibahas yaitu: pelaksanaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A padang serta bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyaraktan Kelas II A padang- Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, dimana meng$rnakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara semi terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik editting, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan keamanan dan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang kondisi fisiknya rapuh dan merupakan peninggalan pemerintahan Kolonial Belanda yang belum sepenuhnya direnovasi oleh karena itu masih jauh dari kebutuhan pelaksanaan pembinaan narapidana yang berdasarkan pada Sistem Panasyarakatan. Sedangkan dalam hal keamanan dan tata tertib, sarana yang dimiliki seperti mobil, sepeda motor, handy talk, senjata api masih jauh dari kebutuhan. Penerapan hukrunan disiplin terhadap narapidana yang rnelarikan diri, prosesnya adalatr dimulai dari informasi dari petugas piket bahwa telah terjadi pelarian narapidana dan melaporkannya kepada Kepala Regu pengamanan dan selanjutnya menyampaikarr kepada Kepala KPLP, Kepala KpLp membuat laporan tertulis kepada Kalapas, kemudian Kalapas mengeluarkan SK kepada pefugas KpLp melalui Kepala KPLP untuk mencari narapidana yang melarikan diri dengan bantuan instansi terkait- Jika tertangkap lalu diproses oleh Tim Pengamat pemasyarakatan dan seandainya ternyata terbukti bersalah, putusannya adalah menjalani tutupan sunyi selama maksimai lX6 hari sesuai dengan mdksud bunyi pasal 47 undang-Undang Nomor 12 Tahun I995 tentang Pemasyarakatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: KREATIF zulka hendri
Date Deposited: 01 Jun 2011 23:24
Last Modified: 05 Oct 2011 05:39
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/14248

Actions (login required)

View Item View Item