PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PASCA KONFLIK BERSENJATA DI ACEH

Anjani , Yessy (2008) PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PASCA KONFLIK BERSENJATA DI ACEH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN PASCA KONFLIK BERSENJATA DI ACEH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (539Kb) | Preview

Abstract

Permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk dan implementasi dari perlindungan hak anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh, serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata tersebut. Pemerintah dengan bantuan lembaga-lembaga nasional maupun internasional melakukan berbagai upaya agar ketentuan hukum yang diterapkan dalam hal perlindungan terhadap hak anak korban konflik bersenjata dapat diterapkan secara optimal, Hal ini dimaksudkan guna memenuhi hak-hak anak yang melekat pada diri setiap anak tidak terkecuali anak korban konflik berseryata. Penelitian ini dilakukan dengan rnenggunakan metode yuridis sosiologis yang didukung oleh sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer didapat melalui penelitian dengan informasi pada Kantor Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Banda Aceh dan Yayasan Anak Bangsa (YAB) Banda Aceh, sedangkan sumber data sekunder dengan menggunakan buku-buku dan laporan-laporan lainnya yang menunjang. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa pengaturan mengenai perlindungan hak anak pasca konflik bersenjata di Aceh merujuk kepada Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh No.l 1 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Dalam mewujudkannya di Aeeh terdapat pelaksanaan perlindungan hak anak korban konflik bersenjata yang dilakukan pemerintah yang bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) dan UNICEF serta LSM nasional seperti PKPA dan YAB yang berusaha untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat korban konflik beserta anak-anak mereka. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti sikap orang tua yang tidak mendukung proses-proses dalam pelaksanaan perlindungan hak anak karena dianggap merupakan kegiatan yang sia-sia. Mengingat wilayah Aceh yang luas maka sangat dirasakan kekurangan sumber daya manusia yang membantu pihak-pihak yang memberikan perlidungan hak anak korban pasca konflik bersenjata di Aceh baik oleh pemerintah maupun non pemerintah. Upaya pemerintah dalam menangani kendala tersebut dengan mengadakan sosialisasi kepada para pihak korban konflik mengenai tugas pemerintah dengan lembaga internasional maupun nasional dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan bagi penduduk sipil karena pemerintah telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak korban konflik bersenjata. Diharapkan Indonesia melengkapai substansi perlindungan hukum khususnya mengenai perlindungan anak dalam situasi konflik, lebih mengoptimalkan penanganan terhadap anak korban konflik bersenjata dan sebaiknya tidak membatasi keberadaan badan- badan kemanusiaan di Aceh yang bertujuan untuk membantu korban konflik bersenjata di Aceh.

Actions (login required)

View Item