EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Nirmalasari, Silvi (2008) EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (564Kb) | Preview

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidentil. Dalam sistem pemerintahan presidentil ini terdapat hak prerogatif yang memiliki seoerng Presiden sebagai kepala negara yang juga sebagai kepala pemerintahan. Salah satu hak prerogatif tersebut adatah hak rmfuk memberikan grasi. Pemberian grasi oleh Presiden tidak bersifat absolut dan perlu dibatasi. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 bahwa "presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Adapun masalah yang diangkat disini adalah: 1. Bagaimanakah Presiden atas pengajuan grasi?. 2. Bagaimanakah eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia?. Untuk itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah penelitian yang bersifat yuidis normatif. Dimana, penelitian ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang sudah diolah berupa dokumen- dokumen yang diperoleh saat melakukan penelitian.

Actions (login required)

View Item