PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKIBAT DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT

Mardika, Hendra (2008) PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKIBAT DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI AKIBAT DARI PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RBPUBLIK INDONESIA DI TINGKAT KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (591Kb) | Preview

Abstract

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas memerangi tingkah laku yang bervariatif atas ketertiban yang terjadi di masyarakat, hal ini akan ironi sekali jika justru anggota Polri sendiri yang terlibat dalam kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat tersebut. Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yakni suatu penelitian dalam disiplin ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan deskriptif. Kenyataan atau fakta yang terjadi itu dilihat dalam perspektif ilmu hukum. Untuk itu penulis mengumpulkan data dari studi kasus perpustakaan dan penelitian lapangan. Dalam skripsi ini dibahas tiga permasalahan, yaitu apa saja bentuk pelanggaran tindak pidana yang mengakibatkan pelangaran kode etik polisi, bagaimana penyelesaiannya secara internal kepolisian, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisan akibat dari perbuatan tindak pidana tersebut. Dari hasil penelitian bahwa bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi polisi berupa tindak pidana banyak terjadi, seperti pengedaran narkotika, penganiayaan,dan lain-lain. Di samping itu adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota tersebut. Proses penyelesaian terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi berupa tindak pidana selama ini belum optimal, karena kurangnya pengetahuan para personil Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengetahui Prbses tata cara persidangannya, dikarenakan seluruh keanggotan sidang Komisi Kode Etik ini bersifat ad hoc dan juga sering berubah-berubahnya peraturan yang mengatur tentang penyelesaiannya setiap kali terjadi pergantian pimpinan ditubuh polri. Bahwa masih banyaknya hal-hal yang mengakibatkan kurang profesionalismenya tubuh Polri dalam menyelesaikan anggotanya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik profesi polisi terutama dalam hal melakukan tindak pidana, hal tersebut diantaranya semangat membela institusi (esprit de corps) yang terkesan sebagai "kultur" dan juga rasa solidaritas sesama teman sejawat serta kurangnya keterbukaan dalam hal penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Actions (login required)

View Item