FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETEIAH PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Rahmadani, Sri (2008) FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETEIAH PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (FUNGSI LEGISLASI PRESIDEN SETEIAH PERUBAHAN UNDANG - UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (569Kb) | Preview

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia termasuk dalam hal ini kekuasaan Presiden dalam bidang legislasi. Perubahan dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan " checks and balances " yang setara dan seimbang diantara cabang - cabang kekuasan. Sebelum Amandemen Pasal 5 Ayat 1 Undang - Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwasanya Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang setelah Amandemen Presiden hanya berhak mengajukan rancangan undang - undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 20 Ayat 1 Amandemen yang menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, disini terlihat terjadinya perges�ran kekuasan Presiden dalam bidang legislasi. Amandemen merupakan suatu upaya untuk mengurangi kekuasaan Presiden yang terlalu besar. Sehubungan hal di atas timbul beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagsimana fungsi Presiden setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (2) B4gaimana Fungsi legislasi Presiden bila dikaitkan dengan sisrem pemeritahan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik tndonesia Tahun 1945. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara menggumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penmasalahen yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terlihat bahwa terjadi pergeseran fungsi legislasi Presiden dalam hal pembentukan undang-undang dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat, namun pada prinsipnya Presiden dan Dewan Perwakilan ltakyat tetap bekerjasama dalam hal pembentukan undang-undang karena Presrden nantinya yang akan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini peran serta dan kerjasama yang baik antara Presiden dan lembagaJembaga negara yang lain sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan Negara.

Actions (login required)

View Item