KEWENANGAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

MASLINA, LELI (2008) KEWENANGAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (KEWENANGAN GUBERNUR PROPINSI JAMBI DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA BERDASARKAN UNDANG - UNDANG 32 TAHUN 2OO4 TENTANG PEMERINTAH DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (622Kb) | Preview

Abstract

Negara kesatuan Republik indonesia (NKRI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) propinsi dan dari propinsi yang ada di indonesia tersebut terdiri dari ratusan Kabupaten dan Daerah dengan keberagaman potensi sumber daya di masing- masing daerah. Dengan wilayah yang luas di perlukan Pengaturan dan Pembinaan untuk pengembangan potensi zumber daya Daerah tersebut. Konsep dasar otonomi adalah bagaimana menjadikan keberagaman potensi itu merfadi aktual berdasarkan karya dan prakarsa masyarakat lokal di daerah tersebut (local autonomi). Otonomi sebagai manifestasi dari asas desentralisasi telatr menjadi konsensus nasional sejak masa Kemerdekaan Indonesia. Dalam undang - undang dasar yang pernatl berlaku selalu terdapat pasal yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia. Didalam Undang-Undang dasar Negara kesatuan Republik Indonesia 1945 mengamanatkan Pengaturan tentang pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat Undang - Undang Dasar Negara kesatuan Republik indonesia di bentuklah Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintatr Daerah menurut Undang - Undang tersebut menganut prinsip otonomi Daerah seluas - luasnya" kecuali urusan Pemerintah yang menjadi urusan pemerintah antara lain: Politik luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Yustisi, moneter dan fiskal serta agama. Berdasarkan Undang -undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tenang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintatr di Daerah diberi kewenangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daeratr Kabupaten / Kota. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi Perumusan masalah adalah bagaimana Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur Propinsi Jambi terhadap peraturan Daerah Kabupaten I Kota, Apa kendala - kendala yang di temukan dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan peraturan Daerah Kabupaten I Kota yang di laksanakan oleh Gunernur Propinsi Jambi tersebut. Apa upaya yang dilakukan terhadap kendala - kendala yang di temukan tersebut. Berdasarkan pennasalahan di atas, penulis melakukan penelitian dengan metode kulitatif dan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Kendala * kendala dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan ini adalah Daerah Kabupaten / Kota banyak yang terlambat memberikan Peraturan Daerahnya kepada Gubernur Propinsi Jambi. Jadi masukan dan saran yang diberikan oleh Gubernur kurang maksimal, karena Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan oleh Daerah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Gubernqr untuk mengatasi kendala - kendala tersebut adalah ' dengan memhrikan surat teguran kepada Daerah yang terlambat menyampaikan Peraturan Daerahnya. Ini bertujuan agar Peraturan Daeratr yffig dibentuk oleh Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan di atasnya dan untuk mencegah terj adinya disintegrasi bangsa.

Actions (login required)

View Item