PERTIMBANGAN PENTEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Oktaria , Lusi (2008) PERTIMBANGAN PENTEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN PENTEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (544Kb) | Preview

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan hak ini diakui secara internasioanal sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi universal Hak Manusia (Universal Declaration of Human right. pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang' Hukum Acara pidana (KUHAP) Pasal 333 Ayat (1), yang menyatakan bahwa bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun Adanya jaminan hak tersebut telah menunjukkan bahwa dalam sistim hukum Negara Indonesia, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua warga Negara Indonesia. Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum harus mempunyai tujuan yang jelas dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Banyak tersangka atau terdakwa atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminari uang atau jaminan orang. Tidak semua permohonan penangguhan-penahanan dikabulkan oleh pihak yang berwenang memberikan penangguhan. Dalam hal ini pennasalahan yang dihadapai adalatr l - Apa yang menjadi dasar pertimbangan bagi aparat penegak hukum untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahannan 2. Bagaimanakah tata cara atau prosedur penyerahan jaminan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang dan tata cara pengembalian jaminan.

Actions (login required)

View Item