Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tanah Datar

Yulia, Betri (2008) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tanah Datar. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tanah Datar) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (539Kb) | Preview

Abstract

Dalam peningkatan perekonomian masyarakat salah satu aata yang ditempuh adalah dengan cara pemberian kredit kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan usaha masyarakat. Penyaluran kredit dapat dilakukan melalui lembaga perbankan yang berada di masing-masing daerah. Namun, masyarakat dalam berurusan di bank sering kali merasa takut karena prosedur p"*inlarnan dibank yang panjang dan syarat agunan yang diharuskan dalam pror.t kredit. Sehingga dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat dun salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diiaksanakan lah penyertaan modal oleh pemerintah kepada Ban[ Pembangunan Daerah. Penyertaan modal merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan penyertaan modal di atur dalam peraturan penrndangan yaitu Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Ferbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan penyertaan modal harus didahului dengan peraturan daerah. Dalam pengelol aanya pemerintah Tanah Datar bekerjas arna dengan Bank ire*Uungunan Daerah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat bagaimana ketenfuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang dan pelaksanaannya di dalam masyarakat. Analisa dilakukan dengan cara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka- angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pendapat ahli, dan kesimpulan dari hasil yang didapat. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyertaan modal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah terdiri atas penyertaan modal dalam bentuk saham, penyertaan modal dalam bentuk bepbsito dan penyertaan modal dalam bentuk lain yang terdiri dari dana beigulir kepada masyarakat, pemberian fasilitas kredit mikro dan bantuan modal kerja dalam bentuk perjanjian kerjasama. Dimana dalam bentuk deposito pemerintah daerah mendapatkan bunga khusus karena jumlalt deposito iung besar. Sedangkan dalam pelaksanaan mikro banking, kredit diberikan-tanpa agunan. Dari kesimpulan di atas dapat diajukan saran yaitu dalam hal adanya dana yang bersisa atau tidak terpakai pemerintah dapat menyertakan modal dalam bentuk lain seperti obligasi atau sertifikat deposito dengan bunga komersil. Dalam masalah mikro banking tanpa agunan, pihak bank dapat meminta agunan dalam bentuk lain seperti adanya garansi dari pihak lurah atau agunan dari pihak nasabah lain.

Actions (login required)

View Item