PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Widya, Silvi (2008) PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (548Kb) | Preview

Abstract

Pengangkutan barang adalah aktivitas transportasi memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Sedangkan pengangkutan laut adalah suatu peristiwa perpindahan barang dari suatu tempat atau pelabuhan asal ke tempat lain atau pelabuhan tujuan dengan menggunakan angkutan laut seperti kapal melalui laut.Berdasarkan fakta diatas, penulis telah melakukan penelitian dan merumuskan dalam 4 (empat) permasalahan yaitu : bagaimanakah bentuk pengaturan pertanggungjawaban pengangkutan laut Indonesia dan pengaturan pertanggungjawaban pengangkutan laut Internasional, bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pengangkutan laut Internasional di Indonesia dan prakteknya di PT. PELNI cabang Padang, bagaimanakah cara penyelesaian perselisihan pengangkutan laut Internasional jika terjadi sengketa antara pihak dari 2 (dua) atau lebih negara yang berbeda dan pengaturannya di Indonesia dan apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi PT. PELNI cabang Padang dalam hal pengangkutan laut Internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data diperoleh berdasarkan wawancara dari sumber dan mempelajari literatur. Proses pengolahan data melalui editing dan coding, berdasarkan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Hamburg Rules 1978 lebih luas cakupannya daripada The Haque Rules 1924. Hamburg Rules 1978 menjelaskan mengenai Bill of Lading, dokumen transportasi, klaim-klaim pengangkutan barang melalui laut dan metode serta proses penyelesaian sengketa pengangkutan barang melalui laut. Berdasarkan hal diatas penulis menulis dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN LAUT BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION THE CARRIAGE OF GOODS BY SEA (HAMBURG RULES 1978) DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA

Actions (login required)

View Item