PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PBNGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)

Shaumedick, Fardo (2008) PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PBNGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI PBNGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (543Kb) | Preview

Abstract

Tindak pidana korupsi telah menjadi tindak pidana yang luar biasa karena telah terjadi di segala lapisan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk dicegah dan diberantas. Hal ini menjadikan Indonesia salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu dibentuklah Undang-Undeurg Nomor 3l Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi. undang- undang ini merniliki banyak kelebihan yang sangat efektif dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu kelebihanya adalah dengan diaturnya pembalikan beban pembuklian dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam tulisan ini adalah, bagaimanakah pelaksanaan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi, serta apakah peranan pembalikan beban pembuktian pada peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, pembalikan beban pembuktian belum dilaksanakan dalarn proses peradilan tindak pidana korupsi. Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana antara lain, kesimpulan yang didasarkan keyakinan hakim atas perneriksaan alat-alat bukti yang sah, serta keberhasilan penuntut umum membuktikan unsur-unsur dalam pasal yang didakrvakan. Pembalikan beban pembuktian memiliki beberapa peranan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pada peradilan tindak pidana korupsi, yakni berperan dalam memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak Pidana korupsi, dimana sebeiumnya hakim jugu telah memperoleh keyakinan dari pemeriksaan alat-alat bukti yang sah. Pembalikan beban pembuklian juga berp^ran dalam menenhrkan jumlah pidana denda, lamanya pidana penjara, serta berperan dalam penentuan pidana tambahan berupa perampasan harta benda, yang akan dijatuhkan kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu penulis menyarankan agar haliim dapat melaksanakan aturan undang-undang mengenai pernbalikan beban pembuktian, sehingga berpengaruh dan memberikan peranan bagi hakim untuk dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa kasus tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item