PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Oktaria, Lusi (2008) PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN PENEGAK HUKUM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (544Kb) | Preview

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Y*g Miha Esa. Keberadaan hak ini diakui secara internasioanal sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi universal Hak Manusia ((Jniversal Declaratioi of Huilan iigntg. pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang' Hukum Acara pidana (KUIIAP) Pasal 333 Ayat (1), yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Adanya jaminan hak tersebut telah menunjukkan bahwa bahwa Oatam sistim hukum Negara Indonesia, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua warga Negara Indonesia. penahanana merupakan pem terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang. Penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum harus mempunyai tujuan yang jelas dan menuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHAP. Banyak tersangka atauterdakwa keluarganya yang mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Tidak semua permohonan penangguhan-penahanan dikabulkan oleh pihak yang berwenang memberikan penangguhan penahanan.

Actions (login required)

View Item