HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DALAM PROSES PEMBENTUKKAN KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000

Gustaliza, Resma Bintani (2010) HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DALAM PROSES PEMBENTUKKAN KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (HUBUNGAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG DALAM PROSES PEMBENTUKKAN KABUPATEN DHARMASRAYA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 129 TAHUN 2000) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (472Kb) | Preview

Abstract

Diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan Pembentulcan Dan lftiteria Pemekaran, Penghapusan, Dan penggabungan Daerah telair memberikan peluang bagi masyarakat di daerah untulc mengusulkan pembentulcan daerah otonomi baru, sebagai pemekaran dari propinsi dan/atau kabupaten/kota yang telah ada. kabupaten Dharmasraya adalah salah satu dari sekian banyak daerah otonomi baru yang pembentukannya didasarkan kepada kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang dimekarkan dari kabupaten induknya yaitu kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Actions (login required)

View Item