KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Ayudiza, Muning (2010) KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (547Kb) | Preview

Abstract

Tuntutan reformasi yang menginginkan adanya psngawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD malah jadi melampaui bams. Undang-Undang Nomol 22 Tahun 1999 te*tang Pemsintahn Daerah mernberikan peran sangat besar kepada DPRD, salah satunya dengan kewenangan untuk pengangkitan dan pemberhentian Kepala Da,erah. Kewenangan yang diberikan kepada DPRD tersebut justru disalah gunakan untuk kepentingan politik dan pribadi. Belum satu tahun Undang-Undang Nonror 22 Tahun 1999 berlaku, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen ini mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999. Maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sejajar, tetapi kewanangan DPRD menyangkut pemberhentian Kepala Daerah tetap ada.

Actions (login required)

View Item