PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PP NO.45 TAHUN 1990 (PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG)

Erma, Usci yulia (2010) PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PP NO.45 TAHUN 1990 (PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG). Other thesis, Fakultas Hukum..

Preview

PDF (PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT PP NO.45 TAHUN 1990 (PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (578Kb) | Preview

Abstract

perceraian adalah gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Perceraian antara masyarakat umum dengan pegawai negeri sipil sangat berbeda,dimana perceraian pegawai negeri sipil di atur oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang : Perubahan atas peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat dimana pegawai negeri sipil itu bekerja.

Actions (login required)

View Item