PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Darma, Forci Nilpa (2008) PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (670Kb) | Preview

Abstract

Surat dakwaan merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Dalam Pasal 143 ayat(2) KUHAP, dinyatakan bahwa surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, dan juga harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana itu oleh terdakwa. Namun, KUHAP sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk uraian yang cermat, jelas dan lengkap, atau bagaimana bentuk uraian surat dakwaan yang tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga tidak ada pedoman bagi hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan surat dakwaan batal demi hukum, akibatnya terhadap kedudukan perkara dalam hal surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, dan alasan yang mendasari hakim tidak mempertimbangkan materi perkara yang telah di periksa sebelumnya pada putusan akhir yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Actions (login required)

View Item