PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005-2006

Desiarti, Desiarti (2008) PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005-2006. Masters thesis, Paca Sarjana.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005-2006) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (389Kb) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara hukum, sebagai negara hukum dalam pelaksanaan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 A, l8 B, Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan penyelenggaraan pemerintahan tidak diselenggarakan secara sentralisasi tapi desentralisasi. Landasan Hukum utama yang digunakan adalah UU.No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, PP No. 55 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan tujuan bernegara pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, maka untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan biaya yang ditanggung oleh daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu komponen terbesar dalam belanja daerah saat ini, dana perimbangan mempunyai peranan penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibentuk untuk mendukung pendanaan program otonomi daerah. Dana perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum ( DAU), Dana Alokasi Khusus ( DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan study kasus (case study). Menggunakan data primer yang didapat melalui wawancara dengan Informan, terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan personel yang berwenang di Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD). Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah masih belum terlaksana sebagaimana mestinya menurut UU No.33 Tahun 2004. Disarankan kepada Pemerintah kabupaten pesisir Selatan agar pencairan DAK tidak terkendala, penetapan aparatur daerah betul - betul profesional sesuai dengan bidang masing- masing tidak ada istilah terlambat karena daerah dituntut kesiapannya dalam pelaksanaan otonomi, sehingga kucuran dana dari pusat tepat sasaran dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat daerah.

Actions (login required)

View Item