UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG MENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Masbiran, Afrialdi (2008) UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG MENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Masters thesis, Paca Sarjana.

Preview

PDF (UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG MENGGALI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (317Kb) | Preview

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah yang dicanangkan pada tanggal 1 Januari 2001 membawa konsekwensi peflnasalahan terhadap keuangan daerah kota/kabupaten, terutama PAD. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka sumber pendapatan daerah dari PAD diletakkan pada posisi utama sedangkan sumber pendapatan dari instansi yang lebih tinggi seperti dana perimbangan merupakan sumber pendukung keuangan daerah. Bagi daerah yang mempunyai potensi sumber daya alam melimpah, sumber pendapatan daerahnya dapat menikmati hasil dari pembagian sumber daya alam tersebut bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, tetapi bagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam potensial, seperti halnya Kota Padang, maka pelaksanaan otonomi daerah menjadi .suatu problema tersendiri dari segi pendapatan daerah, yakni tertumpu harapan kepada sumber PAD. Penelitian "Upaya Pemerintah Kota Padang Menggali Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah" ini merupakan penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis (Socio Legal Research). Penelitian ini bertujuan untuk, pertama : mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan PAD untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah- Kedua : mengetahui hasil yang didapatkan setelah dilakukan upaya penggalian sumber-sumber PAD. Ketiga : mengetahui kendala yang ditemui dalam upaya menggali dan meningkatkan sumber PAD serta bagaimana usaha Pemerintah Kota Padang mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Unit-unit Pemerintah Kota Padang yang relevan dan terkait dengan PAD dan otonomi daerah yaitu Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Hukum. Dari 4 unit kerja tersebut dipilih responden sebanyak 10 orang dengan cara Purposive sampling.

Actions (login required)

View Item