PERUMUSAN SANGSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.

EMULNIADI. , EMULNIADI. (2008) PERUMUSAN SANGSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN. Masters thesis, Paca Sarjana.

Preview

PDF (PERUMUSAN SANGSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (353Kb) | Preview

Abstract

Mekanisme pembentukan dan pengawasan terhadap pembentukan dan pelaksanaan Peraturan Daerah pun mengalami perubahan seiring dengan perubahan pola hubungan antara Pemerintah dan Daerah. Setiap perancang Peraturan Daerah, terlebih dahulu harus mempelajari dan meguasai aturan hukum positif tentang perafuran Pemerintahan Daerah, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan perafuran pelaksanaan yang secara khusus mengatur tentang Peraturan I)aerah. Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-IJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa 'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah", dan pada ayat (2) ditentukan juga bahwa "Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembanfuan". Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubenur atau Bupati/lValikota). Sehubungan dengan hal tersebut diatas pernasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah tujuan sanksi pidana dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, serta apakah dasar pertimbangn Bupati dan DPRD dalam penetapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, dan bagaimana perumusan sanksi pidana dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk menganalis terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut pemmusan sanksi pidana. Berdasarkan penelitian tersebut penulis memperoleh iawaban dari permasalahan yang ad4' bahwa tujuan sanksi pidana dalam suatu Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan adalah untuk menjamin terlaksananya Peraturan Daerah (sebagai penegas) demi teciptanya tertib masyarakat di Kabupaten Solok Selatan. Adapun dasar perimbangan Bupati dan DPRD dalam penetapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Daerah yang terdapat pada periode tahun 2005, yakni sosial budaya dan pentingnya kepatuhan rnasyarakat terhadap Peraturan Daerah. Perumusan sanksi pidana dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, berdasarkan peraturan daerah priode tahun 2005, mmusan sanksi pidananya hanya memakai tiga bentuk rumusan yaitu: Alternatif, Komulati| dan Gabungan Alternatif dan Komulatif.

Actions (login required)

View Item