KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara)

Nazmi, Didi (2014) KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara). Working Paper. Fakultas Hukum. (Unpublished)

Microsoft Word (KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI DI KABUPATEN SOLOK (Suatu Kajian dalam Hukum Tatanegara)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (28Kb)

Abstract

Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pemerintahan terendah diadakan lembaga-lembaga desa. Untuk daerah Sumatera Barat hal ini diatur dalan Perda No.9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Sedangkan untuk Kabupaten Solok diatur dalam Perda No.8 Tahun 2004. Hal ini telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian khusunya tentang bagaiamana pengaturan kelembagaan nagari, kedudukan dan peran lembaga nagari tersebut serta kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga nagari tersebut. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan pengumpulan data secara wawancara. Responden terdiri dari pegawai bagian hukum Pemda Solok, dan perangkat nagari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga nagari sudah mempunyai dasar hukum yang kuat yakni Peraturan Daerah, peraturan nagari dan peraturan tata tertib masing-masing lembaga nagari yang ada. Lembaga nagari yang ada sudah melaksanakan fungsi dan wewenangnya secara baik dan dapat membantu percepatan pembangunan nagari. Untuk meningkatkan kinerja lembaga nagari perlu dilakukan sosialisasi dan pelatihan kepada fungsionaris lembaga lembaga nagari tersebut.

Actions (login required)

View Item