PERLINDUNGAN WANITA PADA DAERAH KONFLIK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA.

Nofirstado, Lidya (2008) PERLINDUNGAN WANITA PADA DAERAH KONFLIK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PERLINDUNGAN WANITA PADA DAERAH KONFLIK NANGGROE ACEH DARUSSALAM DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (405Kb) | Preview

Abstract

Wanita secara lahiriah merupakan mahkhluk lemah yang harus dilindungi baik dalam keadaan damai apalagi bila dihadapkan dalam situasi konflik bersenjata seperti yang terjadi di daerah nanggroe aceh Darussalam. Perlindungan terhadap wanita wajib diberikan baik dalam status sebagai penduduk sipil atau bahkan sebagai kombatan atau ikt serta dalam pertikaian tersebut sebaimana diatur dalam common artikel 3 konvensi jenewa dan kedua protocol tambahannya. Konflik bersenjata yang terjadi di daerah aceh dikategorikan sebagai konflik internal atau non internasional armed konflik yang bersifat vertikil, dimana melibatkan angkatan bersenjata Republik Indonesia dengan sekelompok orang bersenjata di Aceh yang sudah lama menginginkan kemerdekaan diburni rencong. Tujuan dari ienelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum humaniter sebagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam memberikan p.ilindungan terhadap wanita daiam konflik bersenjata yang terjadi di aceh serta bagaimanu p.n.tupan kedua hukum tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam penulisin skripii ini adalah metode penelitian normative yang ditopang dengan sosiologi/empiiis, dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),Kantor Delegasi ICRC yang ada di Indonesia, Mabes TNI Direktorat Hukum dan Militer serta Komnas Perempuan- Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam peristiwa konflik bersenjata yang terjadi diaceh wanita sangat rentan akan bahaya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan batin. Implementasi hukum dan perangkatnya tidak dapat berjalan dengan lancar. Banyak kasui kekerasan terhadap wanita dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi wanita. Kekerasan tersebut dilakukan ketika melakukan interogasi untuk mencari gerombolan pengacau/GAM. Pengusutan kasus kerasan tersebut tidak pula berjalan baik hal itu terbukti dengan sedikit atau jarangnya pelaku yang dihukum. meskipun KOMNAS HAM telah menbentuk tim untuk mengusut kekerasan yang terjadi di Aceh namun penyidikan lebih lanjut tidak dapat dilaksanakan karena disebabkan oleh berbagai sebab fur"nu konflik yang terjadi diaceh sarat akan muatan politik. Dimasa yang akan datang diharapkan pemerintah membentuk suatu pangadilan khusus yang menangani kasus kekirasan yang terjadi di aceh sehingga memberikan keadilan terhadap korban tindak kekerasan dan pelecehan yang terjadi selama berlangsungnya konflik bersenjata di Aceh.

Actions (login required)

View Item