LEGAL DRAFTING OF MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC) BETWEEN DIRECTORATE GENERAL CUSTOMS AND EXCISE AND DEPARTMENT OF ASIAN RELATION AND TRADE OF NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA

Mesarah, Mesarah (2008) LEGAL DRAFTING OF MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC) BETWEEN DIRECTORATE GENERAL CUSTOMS AND EXCISE AND DEPARTMENT OF ASIAN RELATION AND TRADE OF NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (LEGAL DRAFTING OF MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC) BETWEEN DIRECTORATE GENERAL CUSTOMS AND EXCISE ANI} DEPARTMENT OF ASIAN RELATION AND TRADE OF NORTHERN TERRITORY OF AUSTRALIA) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (349Kb) | Preview

Abstract

Dalam masyarakat intemasional dewasa ini, perjanjian internasional semakin memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat melalui semakin hanyaknya para pilrak, baik negara maupun subyek hukum internasional lainnya mengadakan kerjasarna dan dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional dengan beragam sifat dan penamaanrrya. Dengan dibentuknya suatu perjanjian internasional, maka para pihak terikat untuk melaksanakan isi dari yang telah diperjanjikan tersebut dengan itikad baik. Pe{anjian internasional merupakan perwujudan dari hubungan-hubungan internasional serta merupakan dasar dai. hubungan kerjasama mereka.dapat dikatakan bahwa pasang surutnya perjanjian-perjanjian internasional itu tergantung pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara. Bahkan, tidaklah berlebihan apabila dikatakan batrwa perjanjian internasional menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional seiring dengan semakin meluasnya persetujuan-persetujuan internasional menggeser kedudukan dan peranan dari hukum kebiasaan internasional. Indonesia, sebagai bagran dari masyarakat internasional juga membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya dalam rangka turut berpartisipasi untuk menunjang dan mengokohkan keserasian dalam kehidupan dan hubungan antar bangsa. Selain itu, terdapat pula faktor intern untuk mengadakan kedasama dengan negara atau subyek hukum internasional lainnya yaitu dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah dengan ditandatangannya pe{anjian Memorandum af Cooperation antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Department of Asian Relstion and Trade of Northern Territory of Australia sebagai pe{anlian pelaksana guna semakin memperlancar progrim Australia- Indonesia Development Area (AIDA) yarrg diluncurkan tahun 1997 . Melalui kerjasama ini akan dilihat bagaimana proses pembuatan, pengesahan dan pelaksaniuul dari perjanjian Memorandum of Cooperation dan bagarmana kedudukan dmi perjanjian ini di dalam konstruksi hukum nasional. Berangkat dari hal demikian, akan diketahui apakah lndonesia telah menjalankan prinsip-prinsip di dalam hukum internasional sekaligus menerapkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum nasional.

Actions (login required)

View Item