Perempuan dan Politik (Studi Kasus Hizbuth Tahrir Indonesia Cabang Padang Terhadap Keterlibatan Perempuon di Parlemen)

Affandi, Dasman Ashar (2008) Perempuan dan Politik (Studi Kasus Hizbuth Tahrir Indonesia Cabang Padang Terhadap Keterlibatan Perempuon di Parlemen). Other thesis, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik.

Preview

PDF (Perempuan dan Politik (Studi Kasus Hizbuth Tahrir Indonesia Cabang Padang Terhadap Keterlibatan Perempuon di Parlemen)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (648Kb) | Preview

Abstract

Dalam satu dasawarsa ini permasalahan gender mendapatkan perhatian khusus dari banyak kalangan, baik kalangan akademisi, agamq danpemerintah sendiri. Tingkat ukuran-ukuran perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang dikembang oleh beberapa lembaga" baik lokal maupun lembaga asing seperti Bank Dunia, dengan tolak ulruran pembangunan dalam suatu negarA menunjukkan bahwa kondisi perernpuan dalam pembangunan masih tertinggal di beberapa bidang, semisal keterlibatan perempuan dalam politik. Hal tersebut menimbulkan banyak perdebatan dikalangan akademisi, aktifis dan kalangan agama. Kalangan tersebut lantas mencoba untuk meninjau kembali hal-hal dasar yangmenyebabkan kondisi tersebut. Beberapa kalangan kemudian mempertanyakan tentang ide tentang teori Developmentism sebagai tolak ukur dalam melihat kondisi perempuan, sebut saja Mansour Faqih dalam bukunya 'oPerempuan dan Pembangunan" dan "Analisis Gender dan Transformosi Sosial'. Beberapa kalangan mencoba untuk mendekonstruksi ulang tentang hal-hal dasar yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan kondisi tersebut, sebut saja Aminah Wadud dan kalangan gender, yang mencoba dalam wacana yang dikembangkannya untuk menafsirkan ulang tentang Fiqh perernpuan. Dan ada juga kalangan yang mencoba melihat petmasalahan perempuan bukan dari hal-hal tersebut, akan tetapi memandang permasalahan perempuan yang selama ini terjadi adalah disebabkan karena penerapan sebuatr sistem yang sudah sangat jauh dari nilai-nilai agarna, dimana nilai-nitai Azali atau ketuhanan adalah jalan keluar dari masalah tersebut, mereka (dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia) menawarkan sebuah konsep Islam sebagai usatra unfuk memperbaiki ketimpangan selama ini. Mereka menawarkan konsep penerap an syariah Islam dengan penegakan sistem pemerintahan Daulah Islamiyah atau Khilafah (Negara Islam) sebagai sebuah sistem yang dapat menaungi terlaksana nya syariah Islam. Usaha-usaha kalangan gender dianggap mencapai tahap kemajuan dengan diterapkannya quota 30% perempuan diparlemen, yang usaha tersebut merupakan langkah untuk mengeluarkan perempuan dari kondisi marjinalnya selama ini. Akan tetapi menurut Hizbut Tahrir, seperti yang dikatakan juru bicaranya Ismaily Yusanto, penerapan hal tersebut bukan lah jalan keluar bagi perrnasalahan perempuan selama ini, ini bukan masalah jumlah, akan tetapi sistem pemerintahan yang bertanggung jawab pada setiap warga negara yang dinaunginya. Dengan permasalahan tersebut lantas penelitian ini mencoba untuk menganalisa mengapa Hizbut Tahrir menolak keterlibatan pennpuan dalam parlemen, dan mencoba unhrk mendeskripsikan bagaimana bentuk-bentuk partisipasi perempuan dalam politik.

Actions (login required)

View Item