PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MEMUTUSKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENAHANAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG

Agustian, Robby (2008) PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MEMUTUSKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENAHANAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PELAKSANAAN PRAPERADILAN UNTUK MEMUTUSKAN SAH ATAU TIDAK SAHNYA PENAHANAN STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (512Kb) | Preview

Abstract

Pemeriksaan terhadap sah atau tidak sahnya penahanan merupakan salah satu wewenang lembaga praperadilan dalam rangka perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka atau terdakwa. Pemeriksaan dimaksud berhubungan erat dengan pemeriksaan terhadap syarat sah penangkapan atau penahanan yang telah dilakukan. Syarat tersebut ada yang formil dan materil. Syarat formil berhubungan dengan surat-surat penangkapan atau penahanan serta surat lain yang berhubungan dengan itu. Sedangkan syarat materil berhubungan dengan penyebab dilakukannya penangkapan atau penahanan seperti harus adanya surat bukti yang cukup agar dapat digunakan untuk menduga bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud. Selain hal tersebut , pada penahanan ditambahkan pula dengan adanya kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dari beberapa uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat judul "Pelaksanaan Praperadilan Untuk Memutuskan Sah atau Tidak Sahnya Penahanan Studi Kasus Pengadilan Negeri Klas IA Padang". Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu : bagaimanakah pelaksanaan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, dan apa saja kendala yang ditemui dalam praktik praperadilan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yakni dengan meneliti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan praperadilan untuk memutuskan sah atau tidak sahnya penahanan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan praperadilan dalam memutuskan tentang sah atau tidak sahnya penahanan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (KUHAP) dan kendala yang ditemui apabila hakim yang menangani kasus praperadilan tersebut maka siding akan ditunda pada hari lain yang telah ditetapkan dan apabila surat permohonan tidak lengkap sehingga hakim dapat menggugurkan permohonannya. Menurut hemat penulis , dalam hal ini sudah sepatutnya ada peraturan hukum yang betul-betul menjamin perlindungan hak asasi manusia yang bukan sekedar formalitas belaka.

Actions (login required)

View Item