TRIHANTORO, B. (2008) PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Masters thesis, Paca Sarjana.
|
PDF (PERAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA)
- Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (585Kb) | Preview |
Abstract
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perberdaharaan Provinsi Sumatera Barat pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dalam melaksanakan tugas pokok Departemen Keuangan di'bidang pengelolaan keuangan negara yaitu sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam hal penyelenggaraan fungsi pencairan anggalan dalarn rangka pengeluaran dan belanja negala. Peran kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga mengakibatkan sering terjadi kesalahan yang bersifat administratif dan kesalahan pembayaran yang mengakibatkan kerugian kepada negara. Penelitian ini Cifokuskan pada bagaimana peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bukittinggi dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pengeluaran dan belanja negara dan apa saja hambatan/kendala yang ada dalam pengelolaan keuangan negara khususnya di bidang pengeluaran dan belanj anegara tersebut. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis sosiologis (socio legal research), sedangkan pengumpulan data terdiri dari data primer yang dilaksanakan melalui obsen,asi (pengamatan langsung), dan wawancara dan data sekunder yang dilaksanakan melalui studi literature, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. dari hasil penelitian, diketahui bahwa peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara bukittinggi dalam penyelenggaraan fungsi pencairan anggaran dalam langka pengeluaran dan belanja negara adalah melakukan fungsi pengawasan baik pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat refresif. Apabila kesalahan diketahui pada saat dilakukan pengawasan preventif maka SPM dan Dokumen Pendukungnya akan dikembalikan pada Satuan ke{a yang bersangkutan, tetapi apabila kesalahan diketahui pada saat dilakukan pengawasan refresif apabila kesalahan tersebut bersifat administrative maka Satuan Kerja yang bersangkutan diminta untuk memperbaiki atau melengkapi kesalahan yang terdapat pada SPM dan Dokumen Pendukungnya tetapi bila kesalahan tersebut mengakrbatkan kerugian negaru maka Kantor Pelayanan perbendaharaan Negara Bukittinggi akan melakukan penagihan terhadap pengeluaran dan belanja negara yang telah dikeluarkan melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Unit atau Lembaga: | Paca Sarjana > Strata 2 > Hukum |
Depositing User: | KREATIF zulka hendri |
Date Deposited: | 12 Jul 2011 07:27 |
Last Modified: | 11 Oct 2011 04:08 |
URI: | http://repository.unand.ac.id/id/eprint/15004 |
Actions (login required)
View Item |