Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 196l (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun 2007.

Mahaliona, Kessy Angelia (2008) Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 196l (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun 2007. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (Perlindungan dan Hak-hak Istimewa Terhadap Duta Besar dan Keluarganya Ditinjau Dari Konvensi Wina 196l (Studi Kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia Tahun 2007.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (570Kb) | Preview

Abstract

Pejabat diplomatik memiliki kekebalan dan hak-hak istimewa yang telah di atur dalam Konvensi Wina Tahun 1961. Kekebalan tidak hanya untuk pejabat diplomatik saja, tetapi juga untuk keluarga pejabat diplomatik. Dalam hal hubungan antzra Indonesia dan Malaysia juga memiliki hubungan diplomatik yang kadang kala hubungan kedua negara tidak berjalan dengan baik, seperti kasus Penangkapan Istri Atase Pendidikan Indonesia di Malaysia yang dilakukan oleh anggota Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA). Maka sehubungan dengan kasus tersebut, pemerintah Indonesiapun telah mengambil beberapa tindakan-tindakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode Yurudis Normatif atau penelitian kepustakaan. Data yang didapat kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Analisa ini juga akan digunakan selama dapat mendukung analisa terhadap kalimat-kalimat atau analisa kualitatif. Duta besar dan keluarganya mendapatkan kekebalan pribadi, kekebalan yurudiksional, penanggalan kekebalan, pembebasan pajak, hak-hak istimewa, kekebalan anggota keluarga pejabat diplomatik, dan juga anggota-anggota perwakilan lainnya dan pembantu rumah tangga. Dalam kasus penangkapan terhadap istri atase pendidikan Indonesia di Malaysia,yang secara garis besar dijelaskan padapasal29 Konvensi Wina tahun 1961. Dimana tindakan tersebut telah melanggar pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961. Dan yang terakhir, dampak kasus penagkapan istri atase pendidikan Indonesia terhadap hubungan Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu untuk memperhatikan lagi terhadap persoalan tersebut, berdasarkan Konvensi Wina tahun L96l dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai hubungan diplomatik. Dan untuk kedepannya, di dalam praktek pelaksanaan hubungan diplomatik lebih mengacu pada peraturan-peraturan yang telah ada, khususnya Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik.

Actions (login required)

View Item