ASPEK LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Fernando, Riky (2008) ASPEK LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (ASPEK LEGALITAS INTERVENSI KEMANUSIAAN BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (623Kb) | Preview

Abstract

Intervensi kemanusiaan bukanlah sebuah istilah yang baru dalam hukum internasional. Istilah ini sudah ada sejak sebelum perang dunia, tepatnya semenjak permulaan abad XIX. Suatu negara yang menyalahgunakan kedaulatannya dengan memperlakukan warga negaftmya maupun warga asing secara brutal dan penuh kekejaman membuka peluang bagi negara lain untuk melakukan intervensi. Intervensi tersebut bukan bertujuan untuk mengganti kedaulatan suatu negara tetapi untuk menyelamatkan para korban. lntevensi kemanusiaan telah dilakukan oleh negara- negara setara individual maupun secara multilateral, baik intervensi kemanusiaan yang dilakukan dalam kerangka kerja PBB maupun di luar kerangka kerja PBB. Permasalahan yang dibatras adalah mengenai pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang telah pernah dilakukan selama ini, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan itu, dan aspek legalitas dari intervensi kemanusiaan berdasarkan hukum internasional. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber utama yang didapatkan dengan melakukan studi pustaka untuk mencari buku-buku dan sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan intervensi kemanusiaan. Dari penelitian dapat disimpulkan: pertam4 dalam pelaksanaanya, intervensi kemanusiaan selalu diiringi oleh alasan-alasan subjektif yang memberikan keuntungan bagi pihak pengintervensi, baik itu intervensi kemanusiaan yang dilakukan tanpa otorisasi Dewan Keamanan PBB maupun dengon otorisasi Dewan Keamanan PBB. Kedua, Intervensi kemanusiaan mendapatkan legalisasi dari pasal39 Piagam PBB yang memperbolehkan p�nggunaan kekuatan bersenjata untuk suatu kondisi yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia dan dalam Universal Declaration of Human Rights yang memberikan jaminan bagi setiap manusia untuk mendapatkan hak-haknya. Ketig4 dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan ini ditemukan banyak kendala dan masalah, diantaranya adalah kendala hukum yaitu mengenai legalitas dari intervensi kemanusiaan inio kendala bahasa, kendala moralitas pasukan yang melakukan intervensi kemanusiaan, serta kendala yang terkait dengan kualitas pasukan yang melakukan intervensi kemanusiaan. Penulis menyarankan agar intervensi kemanusiaan dipojelas pengaturannya dalam suatu aturan tersendiri supaya jika dibutuhkan tanggapan cepat terhadap suatu pelanggaran hak asasi manusia" operasi intervensi kemanusiaan tidak terkendala masalah dasar hukum dan dengan aturan tersendiri tentang intervensi kemanusiaan ini diharapkan tidak ditemukan lagi kendala-kendala dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan ini.

Actions (login required)

View Item