Repository Universitas Andalas

Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998

Adriani, Rita (2008) Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998. Other thesis, Fakultas Hukum.

[img]
Preview
PDF (Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998) - Supplemental Material
Available under License Creative Commons Public Domain Dedication.

Download (547Kb) | Preview

Abstract

Balai Harta Peninggalan (BHP) merupakan kurator dalam kepailitan menurut ketentuan pasal 67A UUK bahwa yang dapat menjadi kurator adalah BHP atau kurator lainnya. Tugas BHP sebagai kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tugas tersebut merupakan tugas yang berat serta penuh tanggung jawab karena BHP harus bertanggung jawab terhadap harta pailit yang diurusinya. Permasalahan yang diangkat yaitu mengenai bagaimana tanggung jawab BHP atas kelalaian dan kesalahan dalam tugasnya sebagai kurator yang dapat merugikan kreditur pailit dan kendala apa yang dialaminya dalam praktek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (empiris). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh hasil yaitu apabila terjadi kesalahan dan kelalaian dalam tugasnya sebagai kurator maka dalam hal ini akan dilihat penyebab kesalahannya, apakah dari kurator pribadi yang melakukan atau bukan. Kurator BHP harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya pribadi. Jika itu bukan kesalahan pribadi kurator maka institusi BHP yang bertanggung jawab. Akan tetapi selama ini BHP belum pernah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam tugasnya tersebut. Mengenai kendala yang dihadapi BHP diantaranya adalah mengenai minimnya dana yang dimiliki BHP, keterlambatan putusan pailit yang diterima BHP, debitur yang tidak terbuka dalam memberi informasi tentang hartanya, asset yang sedikit karena harta telah diagunkan sebelumnya ke bank dan pihak lain, rendahnya kualitas sumber daya manusianya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Unit atau Lembaga: Fakultas Hukum > Hukum
Depositing User: masanori sari ariningsih
Date Deposited: 29 Jun 2011 22:57
Last Modified: 06 Oct 2011 02:29
URI: http://repository.unand.ac.id/id/eprint/15087

Actions (login required)

View Item View Item