JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI RALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Anatoly, Ernasto Elmend (2008) JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME PADA PERISTIWA PELEDAKAN BOM DI RALI TANGGAL 12 OKTOBER 2002, MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TE) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (703Kb) | Preview

Abstract

Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Lembaga yang baru yang rnenjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kervenangan khusus yang merupakan salah satu bentuk juclicial contrctl dalam kerangka sistem checks and belances diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Peran aktif daripada Mahkamah Konstitusi dan salah satu kewenangannya dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang- undang Dasar (pasal 24c ayat (1) UIJD 1945 jo pasal 10 ayat (l) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi) dapat juga dilihat dalarn Perkara Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nornor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Born di Bali tanggal 12 oktober 2002 terhadap undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh Masykur Abdul Kadir yang memberikan kuasa kepada penasehat hukumnya, Tim Pengacara Muslim (TPM), yang menolak pemberlakuan asas retroaktif dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 dan memohon agar UU tersebr"rt tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Apakah dasar pengajuan Judicial Review terhadap Undang-undang Nornor 16 Tahun 2003, Bagaimanakah Pertimbangan hukurn Mahkarnah Konstitusi Mengabulkan Judicial Revierv terhadap Undang-undang No.16 Tahun 2003 ?, Bagaimanakah Konsekuensi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pelaku Bom Bali ? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis sosiologis, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa Pelaksanaan hak uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Uu.No.16 Tahun 2003 didasarkan atas Pasal 24C ayat (1) jo Pasal 10 ayat (l) UU.No.24 Tahun 2003, dan Pasal 50 W.No.24 Tahun 2003. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi yuridis kepada para terdakwa perkara bom Bali yang sudah memperoleh putusan pengadilan, baik yang sudah berkekuatan hukum tetap dan/atau yang belum berkekuatan hukum tetap. putusan MK tersebut tidak mengakibatkan tersangka, terdakwa, atau terpidana menjadi bebas dari hukuman. Terhadap mereka masih dapat dikenai hukuman berdasarkan pasal-pasal tindak pidana lain yang terdapat di oalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Actions (login required)

View Item