PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OO3 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia)

Simanjuntak, Irene ML (2008) PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OO3 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia). Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OO3 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Kajian Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (597Kb) | Preview

Abstract

Indonesia adalah negara yang berbentuk Republik dimana sesuai dengan yang tercantum di dalam konstitusinya bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk kesatuan. Salah satu ciri khas negara hukum adalah adarryajaminan perlindungan hak asasi manusia. Dalam pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan juga setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Berarti dalam konstitusi telah diatur masalah perlindungan hak asasi manusia dari masalah dampak negatif bagi tenaga kerja setelah adanya penetapan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan tersebut. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan secara sepihak asalkan perusahaan tersebut mempunyai alasan yang kuat terhadap kesalahan berat yang dilakukan tenaga kerja tersebut. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian berasal dari sumber kepustakaan. Jenis data yang dipakai adalah data sekunder yang didapatkan dari peraturan perundang-undangarl buku-buku dan tulisan para ahli. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagake4aan tidaklah menjelaskan secara konkrit apa yang menjadi hak dan kewajiban para tenaga kerja yang bekerja di suatu perusahaan baik itu milik swasta maupun negeri. Penerapan hak dan kewajiban tenaga kerja masih menimbulkan keraguan yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak tenaga kerja yang bersangkutan. Sehingga pengusaha dapat dengan sewenang-wenang di dalam mengatur tenaga kerja yang bekerja di perusahaannya hanya dengan membuat perjanjian kerja. Dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya, tenaga kerja itu bisa menerima saja apa yang diperjanjikan karena tidak mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dengan jelas memaparkan apa saja bentuk perlindungan hak yang menjadi hak tenaga kerja itu sendiri. Jadi pada pelaksanaannya kewajiban tenaga kerja bisa saja tidak sesuai dengan imbalan ataupun hak yang seharusnya diterima tenaga keria tersebut oleh karena kekuasaan pengusaha.

Actions (login required)

View Item