EKSISTENSI SISTER CITIES ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH KOTA SEREMBAN (NECERI SEMBILAN, MALAYSIA) DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNSIONAL

Famelia, Ruri (2008) EKSISTENSI SISTER CITIES ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH KOTA SEREMBAN (NECERI SEMBILAN, MALAYSIA) DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNSIONAL. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (EKSISTENSI SISTER CITIES ANTARA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PEMERINTAH KOTA SEREMBAN (NECERI SEMBILAN, MALAYSIA) DALAM HUKUM PERJANJIAN INTERNSIONAL) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (580Kb) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai anggota aktif masyarakat internasional telah ikut serta dalam pergaulan internasional dengan membuat perjanjian-perjanjian baik dengan negara-negara lain, organisasi-organisasi internasional maupun subjek-subjek hukum internasional lainnya dalam berbagai bidang. Diantaranya adalah keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dan dijadikan acuan utama dalam merumuskan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selama puluhan tahun pembuatan perjanjian-perjanjian internasional oleh Indonesia telah didasarkan atas hukum kebiasaan dibidang perjanjian. Dengan demikian ratifikasi Konvensi Wina ini akan lebih mengukuhkan landasan hukum nasional dibidang pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang bersifat bilateral seperti yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kota Seremban dalam hal perjanjian kota kembar (Sister Cities) juga merupakan manifestasi Indonesia melalaui pemerintah daerah dalam praktik internasional, yang tertuang dalam piagam pernyataan bersama sesuai mekanisme daerah dibawah pengawasan Menteri Dalam Negeri. Hal ini menjelaskan bahwa meski daerah bukan subjek dari hukum internasional, tetapi daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak asing (luar negeri) dengan adanya harmonisasi hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam rangka kerjasama intemasional. Pembuatan Sister Cities Bukittinggi-Seremban hanya berisi tuiuan dan lingkup perjanjian. Hal ini perlu dibuat lebih rinci lagi yang mengatur tentang pendanaan, pelaksanaan teknis, penyelesaian perselisihan, dilakukannya perubahan, jangka waktu berlakunya dan lain sebagainya agar memperoleh kepastian hukum. Untuk itu demi terselenggaranya Sister Cities ini diperlukan penyempurnaan dalam hal yang disebutkan tadi. Karya ilmiah yang disusun dengan metode yuridis normatif ini berpedoman pada Konvensi Wina 1969, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, serta ditunjang dengan wawancara sebagai data pelengkap diharapkan dapat membantu kita mengatasi kendala tersebut, semoga usaha kita diberkati Allah SWT.

Actions (login required)

View Item