PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (Patent Cooperation Treaty) MELALUI HAK PATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAKI di INDONESIA.

Siregar, Syafi'i Sya'bana (2008) PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (Patent Cooperation Treaty) MELALUI HAK PATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAKI di INDONESIA. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF ( PENERAPAN PERJANJIAN KERJASAMA PATEN (Patent Cooperation Treaty) MELALUI HAK PATEN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAKI di INDONESIA.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (612Kb) | Preview

Abstract

Perlindungan HAKI merupakan salah satu faktor penting dalam era perdagangan bebas, Perjanjian Kerjasama Paten (Patent Cooperation TreatylPCT) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat dengan PCT adalah suatu system global yang dirancang untuk memfasilitasi proses perolehan perlindungan paten di banyak Negara. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan Hak Paten di Indonesia, bagaimana pen-erapan Perjaqiian Kerjasama Paten (Patent Cooperation TreatyECT) di Indonesia, dan apa saja kendala- kendala serta upaya yang timbul dalam penerapan Perjanjian Kerjasama Paten (Patent Cooperation Treaty/PCT) di Indonesia. Dari penelitian terungkap bahwa pengenalan masyarakat terhadap system paten atau pemahaman akan pentingnya perlindungan paten sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh ketidaksiapan institusi-institusi yang masih menempatkan prioritas pemasyarakatn HaKI di tingkat bawah. Dalam penerapan patent Cooperation TreatT\PCTJ dalam perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual melalui Hak Paten di Indonesia saat ini belum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dimana masih terdapat beberapa kendala yang timbul. Adapun kendala yang timbul dalam penerapan PCT antara lain sosialisasi fasilitas PCT kepada orang Indonesia belum efektif, sengketa yang timbul dalam perjanjian pengalihan paten, riset yang diselenggarakan belum berorientasi kepada paten, kualitas perangkat perundang-undangan, tingkat kesiapan aparat penegak hukurn dinilai belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan Undang-Undang }{AKI secara optimal. Kemudian upaya yang dapat ditempuh antara lain, pemerintah aktif melakukan sosialisasi soal kiberadaan fasilitas PCT itu kepada para investor di dalam negeri, termasuk kepada litbang perguruan tinggi dan litbang departemen seperti dalam bentuk seminar dan loka karya, dan meningkatkan sosialisasi di bidang HKI, khususnya Hak Paten. Dengan penerapan PCT sebagai perlindungan HAKI di Indonesia, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat untuk dapat menerapkan konsep tersebut dan apabila terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kerjasama Paten maka bagi para penegak hukum kiranya dapat memutus perkara dengan tepat sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item