Analisis Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat

Ismanto, Sahadi Didi (2008) Analisis Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat. Other thesis, Pascasarjana.

Preview

PDF (Analisis Kebijakan Pengelolaan Cagar Biosfer Siberut Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (686Kb) | Preview

Abstract

Pulau Siberut adalah pulau terbesar yang luasnya 403.500 hektar pada gugusan kepulauan Mentawai. Pulau ini terpisah dari daratan Sumatera sejak jutaan tahun yang lalu, sehingga jenis tumbuhan dan binatang ada yang bersifat endemik Mentawai yaitu Bilou (Hylobates klosii), Bokkoi (Macaca pagensis), Joja (Presbytis potenziani) dan Simakobu (Simias concolor). Selanjutnya spesies primata telah dimasukan dalam primata yang terancam punah di Indonesia. Unesco pada tahun 1981 telah mendeklarasikan pulau Siberut sebagai Cagar Biosphere, dengan zona inti adalah Taman Nasional Siberut yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1993, dengan SK No. 407/Kpts- lVl993 seluas 190.500 hektar, terletak di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Propinsi Sumatera Barat. Taman Nasional Siberut merupakan gabungan dari kawasan suaka alarn (132.900 Ha), hutan lindung (3.500 ha), hutan produksi terbatas (17.500 Ha) dan hutan produksi tetap (36.600 Ha). Kenyataannya sejak dideklarasikannya Cagar Biosphere Siberut pada tahun 1981, kemudian dibentuknya Taman Nasional Siberut pada tahun 1993 dan pada tahun yang sama semua HPH yang ada di Siberut tidak diperpanjang lagi. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya banyak kebijakan yang tidak mendukung keberadaan Cagar Biosfer Siberut. Berdasarkan permasalahan yang ada tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1). Mengetahui kebijakan yang telah ditetapkan di Siberut dan hubungan kebijakan tersebut terhadap pengelolaan Cagar Biosfer serta peraturan perundangan yang terkait; (2). Mengetahui implementasi kebijakan yang sudah dilahrkan pada Cagar Biosfer Siberut berdasarkan indikator implementasi Unesco, 1996; (3). Mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Cagar Biosfer; dan (a). Mengetahui interaksi para pihak yang terlibat dalam pengelolaan Cagar Biosfer. Hasil penelitian didapatkan, kebijakan yang telah ditetapkan di pulau Siberut sejak Unesco mendeklarasikan Cagar Biofer Siberut pada tahun 1981, Pemerintah Republik lndonesia tidak mendukung pengembangan Cagar Biosfer Siberut untuk seluruh pulau. Ada inkonsistensi kebijakan antara Pemerintah dengan lJnesco, dimana terdapat perbedaan yang sangat mendasar tentang pengertian Cagar Biosfer. Menurut Unesco didalam Cagar Biosfer tidak diperkenankan adarrya ekploitasi hutan, sedangkan menurut Pemerintah dibolehkan, sehingga di Siberut dialokasikan kembali hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Kemudian kedudukan manusia di dalam Cagar Biosfer versi

Actions (login required)

View Item