Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Di Propinsi Sumatera Barat (Studi di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota).

Kusdarini , Kusdarini and Apriwan, Apriwan and Saptono, M. Hari (2010) Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Di Propinsi Sumatera Barat (Studi di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota). Working Paper. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. (Submitted)

Microsoft Word (Evaluasi Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) Di Propinsi Sumatera Barat (Studi di Kota Padang dan Kabupaten Lima Puluh Kota).) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (29Kb)

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Dasar Pernbangunan Partisipatif (PDPP). (2) Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai dengan pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP). (3) Untuk rnengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Dasar Pernbangunan Partisipatif (PDPP) Penelitian di lakukan di dua daerah di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Padang. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi clan studi dokumentasi. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Dasar Pembangunan Partisipatif di dua daerah ini belum berjalan sesuai dengan tujuan PDPP. Di Kabupaten Lima puluh Kota Program PDPP yang dilaksanakan adalah Penyusunan dokumen. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN), dokumen Program lnvestasi dan Program Pembiayaan (PP). Sementara di Kota Padang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (P4) Kendala utama dalam pelaksanaan PDPP di Kabupatell Lima Puluh Kota adalah, permasalahan dana, anggaran biaya untuk PDPP yang dituangkan dalam APBD sangat kecil untuk membiayai pelaksanaan PDPP. Sementara untuk Kota Padang, biaya bukan permasalahan mendasar dalam pelaksanaan PDPP, hanya permasalahan adalah sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Selain itu, kendala lain dalam pelaksanaan PDPP di dua daerah ini hcenderung sarana, seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah, daerah, dan perubahan kebijakan sebagai imbas suksesi kepemimpinan daerah.

Actions (login required)

View Item