NEGARA vs MASYARAKAT DALAM POLITIK AGRARIA (Studi Kasus Eksistensi Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Hutan Dalam Areal Taman Nasional Siberut Di Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)

Rosyadi, Bakaruddin and Arman, Juni (2010) NEGARA vs MASYARAKAT DALAM POLITIK AGRARIA (Studi Kasus Eksistensi Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Hutan Dalam Areal Taman Nasional Siberut Di Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai). Working Paper. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. (Unpublished)

Microsoft Word (NEGARA vs MASYARAKAT DALAM POLITIK AGRARIA (Studi Kasus Eksistensi Kepemilikan Masyarakat Adat Atas Hutan Dalam Areal Taman Nasional Siberut Di Desa Bojakan Kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (30Kb)

Abstract

Sejak jatuhnya Rezim Orde Baru dari tampuk kekuasaan, penentangan masyarakat Mentawai khususnya Sibakkat Porak (tuan tanah) terhadap keberadaan TNS meningkat hingga mewarnai perpolitikan lokal. Dalam rentang waktu 1999-2002 (3 tahun), pengambilan keputusan yang menyangkut strategi, perencanaan, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kewenangan Gubernur Sumatera Barat, akibat polemik politik yang berkepanjangan. Selama tiga tahun itu, lahir kebijakan yang berorientasi penebangan hutan skala besar di Siberut. Masyarakat menolak secara keras kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga secara mengejutkan diwujudkan dengan pembakaran basecamp HPH Koperasi Andalas Madani (KAM), pada tanggal 21 Mei 2001, oleh masyarakat dari berbagai desa (Padang Ekspres, 23Mei 2001). Bersama Pemda konflik tersebut selesai. Namun sejak keberadaan perusahaan logging, TNS telah mengalami banyak persoalan. Dari hasil laporan akhir Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat tahun 2002, dinyatakan bahwa sekitar 168.710 Ha atau 81.92 % dari luas TNS 190.500 ha dalam status kawasan yang masih di kuasai oleh masyarakat adat (BPN Sum bar, 2002 :40-44). Maka tujuan penelitian ini menggambarkan kategori aktor dan pertarungan aktor dibalik konflik kepentingan negara dan masyarakat sibakkat porak atas hutan dalam areal TNS. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Formasi Negara yang mengacu pada kecenderungan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya serta perluasan jangkauannya terhadap masyarakat sipil sehingga menimbulkan konflik. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, informan dipilih secara purposive, yaitu masyarakat, pimpinan Balai TNS, Pemerintah Daerah dan elit politik lokal di DPRD. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang telah dipergunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam Dari hasil penelitian kategori dan kualisisi aktor dan kepentingan terdiri dari tiga kelompok yaitu, pertama, kelompok aktor pro eksploitasi komersial terdiri dari pemerintah daerah yang beraliansi dengan perusahaan logging dan Agen Negosiasi Konflik dan Jual-Beli Lahan (Ankobela). Mereka muncul ketika negara membuat penetapan hutan produksi sebagai areal HPH. Kelompok kedua, kelompok Aktor pro konservasi alam yang terdiri dari Agen negara di Balai TNS yang mengelolah kawasan i konservasi dalam areal TNS, ketiga LSM lnternasional yang dulunya telah mendapatkan pengakuan negara dalam mengelolah Pulau Siberut atas nama cagar biosfer dan LSM lokal yang peduli lingkungan. Mereka telah lama hadir sejak ditetapkannya cagar bisofer Siberut dan diakuinya secara internasional.

Actions (login required)

View Item