UPAYA WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM MENGHINDARI GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh)

Melysa, Rahayu (2008) UPAYA WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM MENGHINDARI GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh). Masters thesis, Program Pascasarjana.

Preview

PDF (UPAYA WALIKOTA PAYAKUMBUH DALAM MENGHINDARI GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah Payakumbuh)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (489Kb) | Preview

Abstract

Walikota Payakumbuh sebagai kepala pemerintahan di Kota Payakumbuh melaksanakan tugas-tugas dan program pemerintahan yang bertujuan mengembangkan dan memajukan potensi masyarakat dan daerahnya. Sebagai pelaksana pemerintahan, pemerintah kota Payakumbuh mempunyai visi "Terwujudnya Payakumbuh sebagai Kota Nan Bunsu yang Terencana dengan Ekonomi yang Mapan didukung oleh Sumberdaya Manusia yang Berkualitas, Beriman dan Bertaqwa". Dalam hal pendidikan Payakumbuh memiliki sebuah lembaga pendidikan swasta terkemuka yaitu Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah mulai dari jenjang pendidikan TK sampai SLTA. Dalam menjalankan fungsi pendidikannya di kota Payakumbuh, pemerintah kota Payakumbuh memberikan dukungan dengan cara memberikan bantuan tenaga pengajar Pegawai Negeri Sipil ke sekolah tersebut. Pemerintah kota Payakumbuh yang merupakan pemegang kekuasaan di kota Payakumbuh mempunyai wewenang untuk memindahkan pegawai negeri sipil yang diperbantukan ke sekolah swasta apabila dianggap perlu untuk dipindahkan ke sekolah negeri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan demi kepentingan anak didik. Namun kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut harus sejalan dengan perundangan-undangan yang berlaku dan harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam hal pemindahan kepala sekolah SMP Raudhatul Jannah ke SMP negeri 5 Payakumbuh menimbulkan persoalan antara Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah dengan Walikota berkaitan dengan Surat Keputusan Pemindahan tersebut. Yayasan pendidikan Islam Raudahtul Jannah merasa dirugikan oleh Surat Keputusan Walikota tersebut sehingga menimbulkan gugatan tata usaha negara dari yayasan Raudhatul Jannah kepada Walikota. Akibat gugatan tersebut penyelenggaraan tugas pemerintahan menjadi terganggu dan aktivitas pendidikan di yayasan Raudhatul Jannah pun menjadi terganggu. Sehingga tugas pemerintahan tidak berjalan secara maksimal. Berdasarkan uraian diatas, penulis akhirnya mengambil judul tesis ini dengan Upaya Walikota Payakumbuh untuk Menghindari Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah). Adapun tujuan penelitian ini adalah bagaimana duduk perkara dalam gugatan, bagaimana akibat hukum yang muncul bagi yayasan Raudhatul Jannah dan bagaimana upaya Walikota Payakumbuh untuk mengindari gugatan tata usaha negara berkaitan dengan gugatan Raudhatul Jannah.

Actions (login required)

View Item