TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Putra, Gerry Siska (2008) TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Other thesis, Fakultas Hukum.

Preview

PDF (TINJAUAN TERHADAP HAK-HAK ANAK JALANAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (962Kb) | Preview

Abstract

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terutama sekali pada perubahan kedua menyebabkan adanya pengaturan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 (a) sampai 28 (j) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini terlihat secara jelas bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki sejak lahir, yang bersifat universal, berlaku dimana saja dan kapan saja dan untuk siapa saja. Hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat ataupun negara lain akan tetapi hak asasi ini diperoleh seseorang dari penciptanya yaitu Tuhan dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Di Indonesia terdapat banyak jenis hak asasi manusia salah satunya hak asasi terhadap anak, belakangan kita banyak melihat terjadinya pelanggaran terhadap hak anak bahkan banyak kita melihat anak-anak yang dieksploitasi. Di samping itu anak-anak yang masih dalam masa pendidikan banyak kita lihat bekerja di jalanan, disini peran serta dari pemerintah sangat dituntut karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Sehubungan dengan hal diatas, timbul beberapa permasalahan diantaranya : (1). Bagaimanakah bentuk hak-hak anak jalanan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak? (2). Apa saja kelemahan yang dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hak-hak anak jalanan. Untuk menjawab permasalahan diatas, peneliti melakukan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder melalui dokumen yaitu dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terlihat bahwa anak jalanan juga mempunyai hak asasi yang wajib dihormati dan dilindungi oleh setiap orang termasuk dalam hal ini pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada prirsipaya perlindungan terhadap anak jalanan ini masih sulit untuk diwujudkan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas masalah ini. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah unutuk dapat membentuk peraturan perundang- undangan yang jelas tentang perlindungan terhadap anak jalanan sehingga tidak ada lagi generasi bangsa Indonesia yang terampas haknya di jalanan.

Actions (login required)

View Item