OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN APARATUR ANTAR DAERAH KABUPATTEN/KOTA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Asrinaldi, Asrinaldi and Yoserizal, Yoserizal and Zetra , Aidinil and Fetrian, Yopi and Putra, Roni Ekha (2010) OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN APARATUR ANTAR DAERAH KABUPATTEN/KOTA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT. Working Paper. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. (Unpublished)

Microsoft Word (OPTIMALISASI PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN APARATUR ANTAR DAERAH KABUPATTEN/KOTA DAN PROVINSI SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (31Kb)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari tiga permasalahan utama yaitu, pertama, bagaimanakah kompetensi profesi pegawai negeri sipil daerah dalam melaksanakan pelayanan prima di provinsi/kabupaten/kota dalam era otonomi daerah kedua, bagaimana konsep dan pola pembinaan pegawai negeri sipil daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam mendukung terciptanya profesionalitas aparatur daerah ? Ketiga, bagaimana konsep dan model reaklokasi atau penempatan sumberdaya manusia (aparatur pemerintah) termasuk perpindahan dan pemanfaatan aparatur antara daerah dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima dan profesionalitas pemerintah daerah?. Untuk mengelaborasi permasalahan penelitian ini, maka pendekatan kualitatif dengan teknik field research dianggap sesuai menjelaskan masalah. Analisis penelitian menggunakan interpretasi emic dan etic sehingga menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Hasil penelitian yang ditemukan adalah kompetensi teknis administratife aparatur pemerintah daerah untuk jabatan tertentu ditingkatan pemerintahan, sudah baik dan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan. Akan tetapi, kompetensi psikologis, moralitas dan perilaku aparatur di jabatan tertentu belum dapat terpenuhi secara maksimal. Sebab dalam penilaian terhadap promosi dan mutasi seorang aparatur oleh Tim Baperjakat lebih banyak memperhatikan hal-hal yang terkait dengan persyaratan teknis admibnistratif semata. Kondisi ini diperburuk oleh keadaan dimanas personality record aparatur PNS daerah yang terkait dengan catatan psikologis, moralitas dan perilaku sebagai bagian informasi yang penting untuk diolah tidak memadai. Selain itu juga belum tersedia parameter untuk mengevaluasi kinerja setiap unit pemerintahan yang ada dengan metode dan standard yang sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiadaan “alat” yang memadai dalam mengevaluasi kinerja ini menyulitkan pejabat yang berwenang melakukan pembinaan yang sesuai dengan titik lemah instansi pemerintah daerah yang dievaluasi tersebut. Ini juga berpengaruh pada penempatan seorang PNS di jabatan struktural yang dianggap berprestasi sesuai dengan pola dasar karier yang diamanahkan undang-undang. Namun dalam kenyataannya pola dasar karier yang diharapkan belum ada.

Actions (login required)

View Item