PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG

Ulfanora, Ulfanora (2008) PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PELAKSANAAN PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) PADA PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (223Kb) | Preview

Abstract

Penelitian mengenai pelaksanaan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) merupakan penelitian hukum normatif yaitu meliputi asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan putusan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan uitvoerbaar bij voorraad pada pengadilan negeri Padang. Proses suatu perkara perdata membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak jarang akan menelan waktu serta biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Guna mengatasi hal ini, dalam hukum acara perdata dikenal suatu lembaga yang disebut dengan uitvoerbaar bij voorraad (putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu). Meskipun demikian, dalam prakteknya para hakim sangat jarang menerapkan lembaga dimaksud. Hal ini berkaitan erat dengan diterbitkannya surat edaran mahkamah agung yang terakhir No.06 tahun 1975 bersubstansi melarang hakim untuk menjatuhkan putusan uitvoerbaar bij voorraad, kecuali dalam hal yang sangat eksepsional serta kasuistis dan harus diterapkan dengan sangat hati-hati. Dengan diterbitkannya SEMA ini, hakim tidak mempunyai keberanian untuk menerobosnya. Implikasi lebih jauh, kebebasan serta kemandirian hakim yang dijamin oleh undang-undang akhirnya terbatas.

Actions (login required)

View Item