ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG

Yuslim, Yuslim (2008) ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA DIBIDANG PERIZINAN DI KOTAMADYA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (363Kb) | Preview

Abstract

Perkembangan hukum administrasi di Indonesia dewasa ini masih tumbuh secara khusus dalam bidang urusan pemerintahan tertentu. Perkembangan hukum administrasi umum belum muncul, akibatnya sampai dewasa ini di Indonesia belum terdapat undang-undang hukum administrasi umum, yang ada baru hukum administrasi yang ditemukan tersebar di dalam berbagai undang-undanq yang berbeda. Akibatnya studi hukum administrasi mengalami kesulitan. Salah satu bidang khusus hukum administrasi adalah mengenai perizinan. Berbagai jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah diatur dalam berbagai peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah. Kondisi itu jelas akan menghambat jalannya persidangan bila terjadi sengketa, karena hakim sebagai penegak hukum jelas tidak akan memahami alur penyelesaian sengketa di berbagai jenis perizinan tersebut. Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, mengenai 2 alur penyelesaian sengketa yaitu, lewat upaya administratif terlebih dahulu dan yang langsung dapat diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Jenis perizinan mana sajakah yang memakai alur upaya administratif dan mana yang tidak akan dikaji menurut peraturan yang menjadi dasar masing-masing perizinan tersebut.

Actions (login required)

View Item