PENYELESAIAN SENGKETA TETANG SERTIFIKASI TANAH PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA PADANG

Tasman, Tasman (2008) PENYELESAIAN SENGKETA TETANG SERTIFIKASI TANAH PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA PADANG. Project Report. UNAND. (Unpublished)

Preview

PDF (PENYELESAIAN SENGKETA TETANG SERTIFIKASI TANAH PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (310Kb) | Preview

Abstract

Pensertifikat tanah merupakan salah satu upaya untuk memperoreh kepastian hukum kuasa atas tanah karena sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Badan pertanahan tidak saja. berfungsi sebagai alat pembuatan yang kuat tetapi juga dapat dijadikan sebagai jaminan untuk mendapatkan Kredit Bank. Dalam proses sertifikat tanah tidak jarang terjadi masalah berupa sengketa baik mengenai batas sepadan maupun mengenai siapa sebenarnya yang berhak. Masalah sertifikatsi tanah itu perlu mendapat penyelesaian secara tuntas agar tidak menimbulkan citra negatif terhadap aparat pemerintah khususnya aparat BPN. Permasalahannya adalah sejauh mana peran serta pihak BPN dalam penyelesaian sengketa sertifikat tanah serta apa- kah yang menyebabkan terjadi sengketa sertifikat tersebut. Menurut hasil penelitian, sengketa sertifikat tanah terjadi baik sebelum sertifikat dikeluarkan maupun setelah sertifikat diterbitkan oleh BPN. Penyelesaian sengketa yang terjadi sebelum sertifikat diterbitkan adalah dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan atau diselesaikan melalui Lembaga KAN. Sedangkan penyelesaian sengketa yang terjadi setelah sertifikat diterbitkan dilakukan melalui, pengadilan yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Actions (login required)

View Item