PENYELESAIAN SENGKETE PERBURUHAN DI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH SUMATERA BARAT

Taufik, Ilhamdi and Mahmud, Zubaidah and Nazmi, Didi and Khairani, Khairani and Alsyam, Alsyam (2008) PENYELESAIAN SENGKETE PERBURUHAN DI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH SUMATERA BARAT. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PENYELESAIAN SENGKETE PERBURUHAN DI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (359Kb) | Preview

Abstract

Seiring dengan lajunya perkembangan pembangunan dan proses industrialisasi serta meningkatnya jumlah angkatan kerja, maka masalah perselisihan perburuhan/industrial akan selalu ada dan menjadi topik permasalahan. Undang-undang No.22/1957 maupun undang-undang No.12/1964 menghendaki penyelesaian kasus-kasus perselisihan industrial/pemutusan hubungan kerja perlu dilakukan secara kesatuan sistem oleh iripartit untuk terciptanya suasana kemantapan dan ketertiban bagi terwujudnya penyelesaian secara cepat, tepat, adil, murah dan konsisten. Penyelesaian perselisihan industrial/PHK yang dilaksanakan oleh lembaga panitia penyelesaian perselisihan perburuhan (P-4 daerah/P-4 pusat) adalah merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian perselisihan industrial/PHK sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang No.22/1957. Panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan kewenangannya menyelesaikan kasus-kasus perselisihan industrial (PHK) yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan swasta dapat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat (56 putusan/73,6 %) dan dengan keputusan mengikat (20 putusan/26,4 %).

Actions (login required)

View Item