EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS KAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKA MENURUT PERDA NO. 13 TAHUN 1983 (Kajian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi)

Abie, Djalinus and Priharti, Damas Reni and Razak, Syahrial and Rembrandt, Rembrandt and Azheri, Busyra (2008) EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS KAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKA MENURUT PERDA NO. 13 TAHUN 1983 (Kajian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi). Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS KAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH PUSAKA MENURUT PERDA NO. 13 TAHUN 1983 (Kajian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kodya Bukittinggi)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (462Kb) | Preview

Abstract

Untuk menyelesaikan setiap sengketa adat (tanah pusaka), pemerintah telah memberikan kepercayaan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu melalui Peraturan Daerah No.13 tahun 1983, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur SK-189-104-1991 dan Surat Keputusan Gubernur No.8 tahun 1994. Berdasarkan peraturan inilah KAN dalam menyelesaikan sengketa adat (tanah pusaka) melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan ketetapan/kesimpulan (kato putuih) yang bersifat perdamaian. Guna memperoleh hasil yang maksimal, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan secara observasi, studi dokumen/kepustakaan dan wawancara serta sampel. Sampel yang digunakan adalah non- probability sampling dalam bentuk purposive sampling. Dari data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Dengan cepatnya pertumbuhan pembangunan di Kodya Bukittinggi terutama di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, kondisi ini yang memicu timbulnya sengketa tanah pusaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah pusaka yang terjadi (sengketa tanah pusaka rendah, tanah pusaka tinggi, bako anak pisang dan konsolidasi tanah), pada prinsipnya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi yaitu tingginya nalai ekonomis dari tanah. Proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat secara berjenjang naik bertangga turun dalam suatu sidang majelis yang harus menggambarkan "tiga tungku sejarangan" (niniak mamak, alim ulama dan cerdik pandai). Namun demikian untuk mengambil suatu ketetapan/kesimpulan (kato putuih) KAN tetap mempertimbangkannya berdasarkan alat bukti yang ada. Karena sengketa ini menyangkut sengketa tanah pusaka, maka ranjilah sebagai alat bukti yang paling diutamakan, sedangkan alat bukti yang lain hanya sebagai pendukung saja. Meskipun pihak KAN telah berupaya semaksimal mingkin agar setiap sengketa yang masuk ke KAN dapat diselesaikan, sehingga terwujud suatu perdamaian diantara para pihak. Untuk mewujudkan perdamainan itu terdapat kendala, kendala mana datang justru dari para pihak yang bersengketa sendiri, terutama dalam proses penyelesaaian (pemanggilan, pembuktian dan pelaksanaan ketetapan/kesimpulan KAN).

Actions (login required)

View Item