ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Yuliandri, Yuliandri (2008) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (471Kb) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang didasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan, memungkinkan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) membuat produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (termasuk Keputusan Kepala Daerah), apakah itu dalam bidang otonomi daerah ataupun yang berasal dari tugas pembantuan. Peraturan daerah (baik Tingkat I ataupun Tingkat II) sebelum diberlakukan, terlebih dahulu harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang (Menteri Dalam Negeri untuk Peraturan Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Peraturan Daerah Tingkat II), pranata pengesahan mana adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengawasan (terutama bersifat preventif) disamping berbentuk pengawasan represif. Dengan pendekatan secara yuridis-normatif dilakukan analisis terhadap pelaksanaan pengawasan peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, yang menghasilkan bahwa dalam periode tahun 1994/1995 telah dilakukan pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sebanyak 16 (enam belas) buah Peraturan Daerah (pelaksanaan pengawasan preventif) dan hanya 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang yang ditunda pengesahannya (perwujudan pengawasan represif), dikarenakan Peraturan Daerah tersebut tidak mengacu pada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Menganalisis mekanisme pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah, maka terlihat tidak adanya sinkronisasi antara ketentuan yang mengatur pengawasan dengan praktek pengawasan (terutama dalam pranata pengesahan), apakah itu dalam tenggang waktu pengesahan, ataupun dalam pedoman yang digunakan (d.h.i Surat Menteri Dalam Negeri) dikaitkan dengan undang-undang pemerintahan di daerah.

Actions (login required)

View Item