SANKSI PIDANA DALAM PERDA KODYA PADANG

Djamarin, Azmi and Gond, Yardi and Asril, M. and Sarmida, Neng and Tasir, Sjamsur and Ismansyah, Ismansyah and Tenofrimer, Tenofrimer and Zurnetti, Aria and Agustina, Shinta (2008) SANKSI PIDANA DALAM PERDA KODYA PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (SANKSI PIDANA DALAM PERDA KODYA PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (289Kb) | Preview

Abstract

Ketentuan pidana tidak saja ditemui dalam UU dan Peraturan Pemerintah yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi juga ditemui dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang lebih rendah tingkatannya yakni Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan yang mengatur pemerintahan di daerah, penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan atas asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakannya, pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dalam membuat Peraturan Daerah, pemerintah daerah dapat memuat ketentuan ancaman pidana berupa kurungan atau denda, guna menegakkan dan mempertahankan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini sesuai dengan judulnya yakni analisa yuridis terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif yurudis. Maksudnya dengan mengumpulkan Peraturan Daerah Kotamadya Padang yang masih berlaku yang bersanksi pidana. Analisa yuridis dimaksudkan adalah melihatnya dari syarat-syarat suatu ketentuan pidana.

Actions (login required)

View Item