PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR. 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT (Sludi Tentang Lembaga Adal di Kanagarian Simarasok Kec. Baso Kab. Agam Propinsi Sumatera Barat)

RIAS, A. IRZAL (2008) PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR. 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT (Sludi Tentang Lembaga Adal di Kanagarian Simarasok Kec. Baso Kab. Agam Propinsi Sumatera Barat). Project Report. UNAND. (Unpublished)

Preview

PDF (PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR. 13 TAHUN 1983 TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT (Sludi Tentang Lembaga Adal di Kanagarian Si) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (402Kb) | Preview

Abstract

Di Sumatera Barat tatanan masyarakat hukum adat itu seutuhnya tercermin pada Nagari, kelembagaan ini telah berkembang berabat-abat lamanya sebelum Belanda dalang ke Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Dalam jangka waktu yang relatif amat panjang masyarakat Minangkabau telah hidup di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari di setiap Nagari dengan berdasankan alur dan patut begitupun hubungan antar nagari diatur oleh Kerapalan Adat Nagari. KAN dewasa ini hanyalah sebagai lembaga adat yang tidak mempunyai wewenang di bidang pemerintahan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 197S tentang Pemerintahan Desa, KAN kembali dihidupkan sebagai partner pemerinltah dalam pembangunan di daerah Sumatera Barat. dengan perda TK. 1 Nomor. 13 Tahun 1983 Propinsi sumalera Barat.

Actions (login required)

View Item