PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUMBAR - RIAU.

Adegustara, Frenadin and Hilman,, Hilman, and Yuslim, Yuslim (2008) PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUMBAR - RIAU. Project Report. UNAND. (Unpublished)

Preview

PDF ( PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PEMERIKSAAN ACARA CEPAT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SUMBAR - RIAU. ) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (430Kb) | Preview

Abstract

Kehadiran UU No. 5/1986 membenkan dasar dan peluang kepada penggugat agar perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dengan acara cepat. Sehubungan dengan hal ini, menarik untuk dikaji jumlah perkara yang masuk te Pengadilan dalam waktu tiga tahun terakhir dapat diperiksa dengan acara cepat, cara pengajuan permohonan dan kriteria agar perkara dapat diperiksa dengan acara cepat serta benarkah pemeriksaan perkara dengan acara cepat dapat mempercepat selesainya perkara menurut waktu yang ditentukan oleh UU Nomor 5 Tahun 1986. Penelitian ini bertujuan untuk memberika jawaban atas permasalahan yang mandorong untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dengan mengutamakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa kuantitas perkara untuk diperiksa dengan acara cepat sangat ditentukan oleh permohonan yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya Kriteria agar suatu perkara itu dapat dipeniksa dengan acara cepat ditentukan adanya kepentingan yang mendesak dari penggugat Dikabulkan atau tidaknya permohonan penggugat oleh Ketua Pengadilan suatu gugatan itu diperiksa dengan acara cepat pertimbangan Ketua Pengadilan atas kepentingan yang mendesak, sangat tergantung dari kesungguhan Penggugat dalam memberikan alasan terhadap perkara yanrg dimohonkannya Pada prakteknya makna pemerksaan sengketa dengan acara cepat sebagian besar belum dapat memenuhi waktu percepatan penyelesaian sengketa yang dinyatakan dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 5/1986.

Actions (login required)

View Item