PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG.

YOSERWAN , YOSERWAN and NELWITIS, NELWITIS and SARMIDA. , NENGA (2008) PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG. Project Report. UNAND. (Unpublished)

Preview

PDF (PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG.) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (447Kb) | Preview

Abstract

Polisi sebagai penyidik diberi sejumlah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum penyidik merupakan wakil negara dan masyarakat untuk untuk mengusut setiap tindakan pidana yang terjadi demi tegaknya hukum dan keadilan. Sebaliknya kitab undang-undang hukum acara pidana juga memberkan kewenangan untuk menghentikan penyidikan perkara dengan dengan alasan dan prosedur yang dibenarkan. Karena penghentian penyidikan di satu pihak akan melahirkan kerugian bagi korban dan masyarakat pada umumnya, maka penghentian penyidikan itu harus benar-benar sesuai dengan hukum yang mengaturnya agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Sehubungan dengan penghentian penyidikan perlu diketahui berapa banyak perkara yang dihentikan penyidikannya yang digunakan serta apa reaksi pihak lain terutama kejaksaan dan korban terhadap penghentian tersebut. penelitiandilakukan secara kwalitatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder pada polresta padang dan kejaksaan negeri padang.

Actions (login required)

View Item