LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR/IMPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI KAWASAN PABEAN INDONESIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MEREK)

Nova, Sri Asih Roza and Ferdi, Ferdi and Khaer, Ilmul (2008) LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR/IMPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI KAWASAN PABEAN INDONESIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MEREK). Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (LARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR/IMPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DARI KAWASAN PABEAN INDONESIA (STUDI KASUS PELANGGARAN HAK MEREK)) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2175Kb) | Preview

Abstract

Hasil karya intelektual telah memberi banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan karya intelektual ini kita bisa menjalani dan memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih baik. Untuk itu diperlukan adanya perlindungan kepada penemu karya intelektual ini agar mereka merasa dihargai dan akhirnya mereka menjadi semakin termotivasi untuk melahirkan karya-karya yang lebih baik lagi. Pada masa globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual secara internasional pada dasarnya diatur oleh TRIPs yang merupakan salah satu instrumen utama WTO disamping perjanjian-perjanjian internasional pendukung lainnya dan untuk pelaksanaanya, negara-negara akan mengimplementasikannya ke dalam peraturan perundang-undangan mereka. Hasil karya intelektual yang berupa barang/jasa ini akan menjalani lintas batas antar negara-negara di dunia atau dalam istilah perdagangan disebut ekspor/impor. Pengaturan terhadap barang-barang ekspor/impor inilah yang akan menjadi fokus perhatian pada penelitian ini, dimana penulis akan melihat sejauh mana pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (khususnya hak merek) kepada pelaku-pelaku usaha yang memiliki barang-barang ekspor/impor. Atau konkritnya, penelitian ini akan meninjau bagaimana prosedur penangguhan terhadap barang-barang ekspor/impor yang melanggar HKI di bidang hak merek di Indonesia sesuai dengan undang-undang no. 10 tahun 1995, serta bagaimana proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Dirjen Bea dan Cukai) terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual di bidang hak merek dalam kegiatan ekspor/impor. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengkaji kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaanya, dalam hal ini mengkaji UU no.10 tahun 1995, khususnya mengenai ketentuan terhadap barang-barang ekspor/impor yang melanggar HKI di bidang hak merek dan pelaksanaannya oleh Dirjen Bea Cukai. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa jika terjadi pelanggaran seperti yang disebutkan diatas maka DJBC melaporkan ke pengadilan negeri setempat, kemudian Ketua pengadilan tersebut akan mengeluarkan surat perintah penangguhan sementara terhadap barang-barang tersebut dan selanjutnya akan dilakukan proses pembuktian di pengadilan niaga atau pengadilan negeri. Selain daripada itu DJBC bisa melakukan penangguhan sementara atas inisiatif sendiri jika telah terdapat bukti-bukti yang cukup. Untuk melaksanakan ketentuan UU No. 10 tahun 1995 akan dibuat peraturan pemerintah, namun hingga penelitian ini dilakukan, peraturan pemerintah tersebut belum juga terwujud, hal ini karena adanya bentrokan wewenang yang diberikan kepada dua lembaga yakni antara pengadilan negeri dengan pengadilan niaga sehingga penyelesaian terhadap kasus pelanggaran ini sering tidak ada ujungnya.

Actions (login required)

View Item