ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Yuliandri, Yuliandri (2008) ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (2006Kb) | Preview

Abstract

Peningkatan status jorong yang sebelumnya merupakan bagian dari nagari menjadi desa merupakan pelaksanaan undang-undang pemerintahan desa di propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat, sehingga menjadikan kedudukan nagari hanya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Penetapan jorong menjadi desa dirasa kurang proporsional karena tidak memenuhi faktor-faktor yang ditentukan untuk dapat dianggap sebagai sebuah desa, sehingga menimbulkan kendala-kendala dan tidak dapat diharapkan terselenggaranya pemerintahan desa yang berdaya guna dan berhasil guna. Kondisi desa yang tidak mendukung (luas wilayah yang kecil, jumlah penduduk sedikit, serta tidak adanya kemampuan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya), merupakan dasar utama dilakukannya penataan wilayah desa di Sumatera Barat.

Actions (login required)

View Item