PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG

Zurnetti, Aria (2008) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG. Project Report. Universitas Andalas. (Unpublished)

Preview

PDF (PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG) - Supplemental Material Available under License Creative Commons Public Domain Dedication. Download (347Kb) | Preview

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan makna persamaan di depan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 33 UU No.14 tahun 1970 dan pasal 56 ayat (1) UU No.8 tahun 1981 bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Adanya gerakan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu (miskin) di Indonesia yang dimotori oleh lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah menandakan bahwa eksistensi hukum belum dihormati dan dipatuhi oleh subjek hukum ataupun aparat penegak hukum tertentu, guna melindungi masyarakat kecil yang mendambakan tegaknya hukum dan keadilan. Sebagian besar masyarakat tidak mampu di kotamadya daerah tingkat II Padang belum mengetahui adanya dana bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Bahkan mereka tidak mengetahui prosedur untuk memperoleh dana bantuan hukum tersebut.

Actions (login required)

View Item